jawabarattimes - Jawa Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana harus segera mempersiapkan sebuah langkah strategis pananggulangan bencana dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan sudah merencanakan sebuah program yaitu setiap orang bisa menggarap satu hektar dalam upaya memulihkan hutan. Rencana ini bertujuan untuk menghidupkan kembali hutan gundul dengan memberi kompensasi 50 ribu bagi warga yang merawat dan menanamnya. Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mengatakan program ini tidak cuma bertujuan memperbaiki kondisi alam tetapi dapat menambah pendapatan warga. Pada saatnya semua hutan gundul direncanakan untuk ditanami pohon kembali melalu pola satu orang satu hektar dan diupah 50 ribu. Dedi Mulyadi menambahkan nantinya para perawat tanaman akan segera mendapatkan hak penuh termasuk jadi dari pahon yang mereka tanam tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Barat melalui pemberdayaan warga dalam menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Dirinya menguatamakan untuk pola tersebut akan mulai diterapkan kepada permasalahan kebun teh yang terjadi di kawasan Bandung serta wilayah lain. Dedi Mulyadi menilai pola pemberdayaan dari pemberian lahan garapan adalah sebuah langkah strategis mengatasi kerusakan lingkungan serta menekan angka kemiskina

Maksimalkan Pemanfaatan Anggaran Penanggulangan Bencana

Dedi Mulyadi kini aktif untuk mengarahkan pihaknya dalam upaya menghabiskan anggaran untuk tanggap darurat yang disiapkan untuk penanganan bencana. Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipaksa untuk menghabiskan anggaran agar bisa terhindar dari tudingan silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Diketahui jika sebuah daerah terdapat memiliki sebuah silpa, adapun resiko akan diterima melalui sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Dirinya juga memberikan pengakuan kalau dana itu telah dihabiskan, Pemrintah Provinsi akan menemukan kesulitan mencari dana jika saja bencana terjadi. Polemik ini menimbulkan dilema ketika melakukan pengelolaan anggaran tanggap bencana, sehingga dirinya memutuskan menghabiskan anggaran agar tidak terjadi polemik berlebih. Dedi pun menambahkan bahwa idealnya untuk Jawa Barat yang merupakan daerah rawan bencana harus sedia dana siaga sekitar Rp200 miliar. Dirinya mengatakan kalau nantinya anggaran belanja Jawa Barat terserap dengan baik untuk kepentingan publik dia meminta pemerintah pusat menjalankan kewajibannya. Hal yang dimaksud Dedi adalah dana bagi hasil pajak tahun 2024 yang seharusnya diterima dengan nilai mencapai Rp190 miliar.

Dedi Mulyadi Pastikan Tangani Banjir Rob Indramayu

Gubernur Jawa Barat memberikan kepastian bahwa Pemerintah Daerah setempat akan hadir dalam menangani bencana banjir rob yang melanda pesisir Indramayu. Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan penanganan tanggap bencana sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dedi juga mengatakan bahwa banjir rob yang terjadi di Indramayu bisa terselesaikan melalui penataan daerah yang dilalui aliran sungai. Dirinya juga mengatakan, wilayah pesisir memang rawan bencana yang dipicu dengan kenaikan volume air laut, sehingga wajib dilakukan pembenahan sungai. Pihaknya mengatakan, lingkungan pemukiman tersebut kerap terendam juga wajib untuk direlokasi, terutama di lokasi paling dekat dengan titik garis laut. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan perintah kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera menindaklanjuti kegiatan tahap relokasi pemukiman. Seperti diketahui, bencana banjir rob kembali melandan kawasan di pesisir laut tepatnya Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kadanghaur, Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya banyak aktivitas warga terganggu akibat bencana banjir rob yang terjadi hampir setiap hari di kawasan tersebut. BACA JUGA ARTIKEL SEBELUMNYA : Fenomena Dampak Judi Online Terhadap Masyarakat Jawa Barat