jawabarattimes - Terjadi ketegangan yang menimbulkan polemik antara Menteri Keungan dan Gubernur Jawa Barat disebabkan mandeknya uang APBD daerah di bank sentral. Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan pernyataan perihal polemik yang terjadi antara dirinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu. Dedi Mulyadi memberikan jawababan terhadap perkataan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keungan menilai APBD dalam bentuk giro bikin rugi. Gubernur Jawa Barat menilai apa yang disampaikan oleh Menteri Keungan adalah hal yang keliru, dia meyakini menyimpan giro sudah aman. Dedi Mulyadi menambahkan penjelasan perihal praktik penyimpanan dalam bentuk deposito on call untuk dana daerah masih dilakukan di sejumlah wilayah. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa praktir tersebut tidak sepenuhnya salah, karena dalam penyimpanan tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat dicairkan kapan saja. Ia juga mengatakan bahwa seluruh dana untuk kas daerah Jawa Barat diolah di Bank Jabar Banten dalam bentuk gito. Alasan dibalik keputusannya menyimpan kas dalam bentuk giro berdasarkan lebih berhati-hati untuk menjalankan projek maupun pekerjaan pembangunan daerah. Dedi Mulyadi memberikan contoh penerapan penyimpanan kas daerah melalui proyek pembangunan jalan senilai Rp 1 triliun bisa dibayar secara bertahap.

Komitmen Dedi Mulyadi Pada Pembangunan Daerah

Pemprov Jawa Barat yang dipimpin oleh Dedi Mulyadi telah mengatakan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran daerah dalam membangun infrastruktur. Kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut bisa berdampak dan telah memberikan banyak manfaat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat memasang target bahwa saldo kas daerah Jawa Barat bisa ditekan secara signifikan pada akhir tahun 2025. Dedi Mulyadi yakin seluruh upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi sudah tepat berlandaskan dari penilaian Kemendagri. Seperti yang diketahui Purbaya pernah menyebut bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat menyimpan anggaran dengan bentuk giro namum malah merugi. Purbaya juga memberikan sorotan pada fakta kalau sebagian dana yang ada di daerah itu bukan dalam bentuk deposito melainkan giro. Langkah tersebut menurutnya sangat beresiko dan bisa berdampak dengan kerugian untuk keuangan daerah tersebut. Atas dasar hal tersebut menyebabkan polemik yang berdasarkan kalau Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertolak belakang dengan pernyataan Purbaya.

Transaparansi Penegelolaan Uang Menjadi Prioritas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali buka- bukaan soal realiasi keuangan di wilayah yang dipimpinnya. Di tengah perseteruan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, politikus Gerindra itu membenarkan pengelolaan anggaran dicoba secara transparan. Statment itu Dedi Mulyadi sampaikan dikala mendatangi Kantor Perwakilan Tubuh Pengecekan Keuangan( BPK) Jabar, Jumat( 24/ 10/ 2025). Di situ, Dedi Mulyadi memohon audit dicoba secara transparan di zona perencanaan keuangan sampai pengelolaan keuangan berbentuk belanja wilayah. Dedi Mulyadi membenarkan, sepanjang kepemimpinannya, belanja Pemprov Jabar dicoba pas sasaran. Belanja modal juga diperbanyak semacam keperluan pembangunan jalur buat kebutuhan warga. Dedi Mulyadi juga menyinggung permasalahan kewenangan lembaga yang bertugas buat mengecek kas wilayah yang dikala ini ramai jadi pembicaraan pemerintah. Dedi melaporkan, cuma 2 lembaga yang berwenang melaksanakan pengecekan ialah BPK dan Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan( BPKP). BACA JUGA ARTIKEL SEBELUMNYA : Capaian Investasi Jawa Barat Menjadi Yang Tertinggi